BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Polhukam RI, Rabu (15/10/2025). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh I.N.G. Surya Mataram dan diterima oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, didampingi Ketua Komisi I Marifatul Kamila dan anggota Komisi IV Zamroni.

“Kemenko Polhukam melalui Deputi Keimigrasian dan Pemasyarakatan berharap dukungan dari DPRD terkait penyediaan lahan untuk pembangunan Lapas baru, sebagai solusi untuk mengatasi persoalan over kapasitas yang masih terjadi,” ujar Marifatul, yang akrab disapa Rifa.

Menurut Rifa, lahan yang saat ini disediakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seluas 2,1 hektare belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan regulasi, pembangunan Lapas baru membutuhkan lahan minimal seluas 4 hingga 5 hektare agar dapat memenuhi standar kapasitas dan fasilitas.

“Dibutuhkan tambahan lahan agar pembangunan bisa direalisasikan sesuai ketentuan teknis,” jelasnya.

Selain membahas pembangunan Lapas baru, pertemuan tersebut juga menyinggung soal penguatan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta kebutuhan mendesak akan Kantor Imigrasi di Banyuwangi.

Rifa menegaskan, seiring dengan kembalinya status Bandara Banyuwangi sebagai bandara internasional, keberadaan Kantor Imigrasi menjadi kebutuhan strategis. Layanan keimigrasian, lanjutnya, dibutuhkan tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bumi Blambangan.

“DPRD Banyuwangi tentu mendukung penuh kehadiran Kantor Imigrasi permanen agar pelayanan dokumen keimigrasian lebih mudah dan cepat,” katanya.

Saat ini, Kantor Imigrasi Banyuwangi masih menempati Unit Layanan Paspor (ULP) di kawasan Ketapang. Dengan peningkatan aktivitas internasional dan wisata, Rifa berharap keberadaan kantor definitif dapat segera direalisasikan.

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Surya Mataram hadir bersama sejumlah pejabat Kemenko Polhukam, antara lain Kabag Inspektorat Kyata Rulina, Analis Kebijakan Madya Sutoyo, Analis SDMA Ahli Muda Ellena Soraya, dan Analis Hukum Ahli Pertama Bella Tamora Debora, didampingi Kalapas Banyuwangi I Wayan Nurasta Wibawa. (*)