Daerah

DPRD Banyuwangi Kawal Transparansi Dana BOS dan Bansos Pendidikan

DPRD Banyuwangi Kawal Transparansi Dana BOS dan Bansos Pendidikan

BANYUWANGI - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi terus memperkuat komitmennya dalam mengawal sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial. Hal ini diwujudkan melalui rapat kerja penting yang digelar pada Jumat (10/10/2025) di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi.

Pada sesi pertama, rapat menindaklanjuti surat dari Sekolah Rakyat Nusantara (SRN) yang mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (hearing) terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Dasar. 

Dalam kesempatan tersebut, anggota dewan menekankan pentingnya tata kelola BOS yang transparan, akuntabel, serta tepat sasaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Sementara pada sesi kedua, Komisi IV membahas surat dari Banyuwangi Corruption Watch (BCW) terkait permohonan hearing mengenai penyaluran Alokasi Bantuan Sosial (Bansos) GARDA AMPUH bagi siswa putus sekolah serta Bantuan Sosial Uang Saku bagi siswa tidak mampu tahun 2025.

Dalam pembahasan ini, Komisi IV meminta Dinas Pendidikan untuk memaparkan mekanisme penyaluran dan kriteria penerima manfaat, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan tanpa ada penyimpangan. 

DPRD juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lain.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menegaskan bahwa lembaganya akan terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran publik di sektor pendidikan dilakukan secara terbuka, efisien, dan berkeadilan.

“DPRD berkomitmen untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas setiap program pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Banyuwangi,” ujarnya.

Dengan rapat kerja tersebut, DPRD berharap muncul solusi konkret dalam memperbaiki sistem tata kelola pendidikan dan bantuan sosial. Upaya ini menjadi bagian dari visi bersama untuk mewujudkan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berintegritas di seluruh pelosok Banyuwangi. (*)