Banyuwangi - Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja mendesak bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Banyuwangi dan Kepala SMA Negeri I Giri. 

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo menyatakan persoalan ini menyentuh masa depan para siswa dan kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan. 

“Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik,” tegasnya.

Dari keterangan perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Banyuwangi, kegaduhan bermula ketika notifikasi kelulusan lewat jalur pemenuhan kuota muncul untuk 123 siswa, padahal kuota yang tersedia hanya tiga tempat. Akibat gangguan itu, ketika siswa melakukan daftar ulang, pihak sekolah terpaksa menolak banyak nama yang sebelumnya dinyatakan lulus oleh sistem.

Patemo mengatakan Komisi IV mendesak adanya kebijakan khusus dan solusi cepat bagi para siswa yang terdampak. “Kita berharap ada solusi dan kebijakan terbaik bagi anak-anak yang terkena lemahnya sistem SPMB ini,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini 62 siswa telah difasilitasi dan mendapatkan penempatan di sekolah yang mereka inginkan, sementara sisanya masih menunggu penanganan.

Sebagai langkah selanjutnya, Komisi IV akan menunggu hasil koordinasi Cabang Dinas Pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Opsi yang disiapkan meliputi penyaluran siswa ke SMA negeri lain yang masih memiliki kuota, atau penempatan ke SMA/SMK swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jatim dalam program beasiswa.

Patemo juga menyampaikan usul kebijakan lebih jauh, mendorong pengembalian pengelolaan SMA/SMK dari provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Menurutnya, desentralisasi pengelolaan dapat mempermudah koordinasi dan percepatan penanganan masalah serupa di masa mendatang.

“Dengan pengelolaan yang lebih dekat, masalah seperti infrastruktur, sistem penerimaan siswa baru (SPMB), dan standar pelayanan minimum dapat diselesaikan lebih cepat,” pungkas Patemo. (*)