Banyuwangi - Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyampaikan duka mendalam atas tenggelamnya kapal penyeberangan KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Selasa (2/7) malam. Peristiwa tragis itu yang kembali membuka luka lama setelah insiden KMP Yunicee (2021) dan KRI Nanggala-402, menurutnya harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas tata kelola transportasi laut.

Ia menekankan bahwa selain faktor cuaca, aspek perawatan dan keselamatan kapal mesti jadi fokus utama. Berdasarkan data yang beredar, KMP Tunu Pratama Jaya adalah kapal buatan tahun 2010 dengan usia sekitar 15 tahun dan kapasitas muatan cukup besar; kapal tersebut dikelola operator swasta PT Raputra Jaya dan melayani rute Gilimanuk–Ketapang. 

Made yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan mengingatkan bahwa perawatan berkala dan standar keselamatan operasional tidak boleh diabaikan. “Perawatan kapal adalah hal wajib untuk menjamin keamanan bersama,” ungkapnya.

Pemerintah Daerah Banyuwangi langsung bergerak membantu proses penanganan darurat. Menurut Made, sejumlah armada ambulans disiagakan, RSUD Blambangan menyiapkan ruang khusus untuk korban yang membutuhkan perawatan, dan tim kemanusiaan termasuk BPBD serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dinsos Banyuwangi turut aktif membantu upaya evakuasi. 

“Pemerintah daerah turut aktif dalam penanganan tragedi KMP Tunu Pratama Jaya,” tambahnya.

Made menegaskan harapan agar tragedi ini mendorong perbaikan sistem keselamatan transportasi laut secara menyeluruh mulai dari pengawasan teknis kapal, sertifikasi awak, hingga kepatuhan operator terhadap standar keselamatan. Evaluasi, menurutnya, juga harus menyasar regulasi dan penegakan hukum agar kejadian serupa tidak terulang. 

“Kita berharap seluruh stakeholder terkait transportasi bisa memperbaiki tata kelola sehingga keselamatan seluruh awak dan penumpang terjamin,” pungkasnya. (*)