BANYUWANGI - Pasca-insiden keracunan yang menyerang 112 siswa MAN 1 Banyuwangi, Ketua Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Ratih Nur Hayati, ST, menyatakan bahwa fokus pengawasan kini dialihkan pada evaluasi mendalam terhadap sistem penyediaan dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ratih Nur Hayati, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV, menegaskan bahwa DPRD, sebagai fungsi pengawasan dan kontrol, tidak akan mengabaikan kasus ini. Pihaknya telah melakukan inspeksi langsung ke dapur penyedia layanan MBG dan lokasi sekolah untuk mengamati secara langsung alur distribusi makanan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya awal untuk mengidentifikasi potensi kelemahan sistem.

"Kondisi sebagian besar siswa yang sebelumnya dirawat kini telah membaik. Meski begitu, kami di DPRD wajib melakukan evaluasi terhadap sistem penyediaan dan pengawasan makanan pada program MBG," jelas Ratih. 

Evaluasi ini menjadi krusial mengingat program MBG merupakan layanan rutin yang melibatkan ratusan pelajar setiap harinya. Tujuan evaluasi adalah untuk mengidentifikasi celah dalam pengawasan kehigienisan (sanitasi) makanan, kualitas bahan baku, dan proses pengolahan, serta menetapkan protokol keamanan pangan yang lebih ketat.

Saat ini, penyebab pasti keracunan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium resmi dari Labkesda Dinas Kesehatan. Ratih mengakui bahwa hasil Labkesda akan menjadi kunci untuk menentukan langkah hukum dan kebijakan yang definitif. 

"Kita tunggu dulu hasil resmi dari pihak laboratorium. Sementara ini, kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan serta pihak sekolah," tambahnya.

Ratih menegaskan bahwa Fraksi NasDem akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang di masa depan. 

Komitmen ini mencerminkan tanggung jawab legislatif untuk menjamin bahwa program yang ditujukan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan pelajar benar-benar aman dan terhindar dari risiko kesehatan. Evaluasi sistem MBG pasca-keracunan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif dan memperkuat fungsi quality control di seluruh rantai penyediaan makanan. (*)