BANYUWANGI - Insiden keracunan massal yang menimpa 112 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banyuwangi usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 22 Oktober 2025, kini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi. 

Ratih Nur Hayati, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi, menyatakan bahwa langkah cepat telah diambil oleh dewan dengan melakukan peninjauan langsung ke dapur penyedia layanan MBG dan ke lokasi sekolah. Peninjauan ini bertujuan untuk memahami alur penyediaan dan pendistribusian makanan yang diduga menjadi sumber insiden.

"Kami sudah ke dapur MBG dan ke sekolah untuk melihat bagaimana proses pendistribusian makanannya. Namun, untuk saat ini, kami harus menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) agar bisa mengetahui penyebab pasti keracunan," ujar Ratih pada Sabtu (25/10/2025).

Hingga saat ini, penyebab pasti insiden yang menyebabkan ratusan siswa mengeluh diare, mual, sakit perut, hingga demam tersebut masih menanti hasil resmi dari Labkesda Dinas Kesehatan. Hasil laboratorium ini dianggap krusial sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan sanksi atau perbaikan sistem.

Meskipun sebagian besar kondisi siswa yang sempat dirawat kini telah membaik, DPRD Banyuwangi tidak akan tinggal diam. Ratih menekankan bahwa fungsi anggota dewan adalah mengawasi dan mengontrol, sehingga evaluasi terhadap sistem penyediaan dan pengawasan makanan pada program MBG tetap dilakukan secara intensif. Evaluasi ini mencakup standar higienitas, kualitas bahan baku, hingga mekanisme quality control sebelum makanan didistribusikan.

"Kita tunggu dulu hasil resmi dari pihak laboratorium. Sementara ini, kami di DPRD terus melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan serta pihak sekolah. Yang jelas, Fraksi NasDem akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas," tegas Ratih. 

Komitmen ini menunjukkan keseriusan dewan dalam menjamin keselamatan dan kesehatan pelajar, serta memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Hasil Labkesda diharapkan dapat segera keluar untuk memberikan kejelasan dan rekomendasi langkah perbaikan yang konkret. (*)