BANYUWANGI - Komisi IV DPRD Banyuwangi mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengisi kekosongan jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Jawa Timur Wilayah Banyuwangi dengan pejabat yang berasal dari Banyuwangi.

Kehadiran figur lokal dinilai akan memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pendidikan di jenjang SMA dan SMK.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, meski pengelolaan SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi, kebutuhan dan dinamika pendidikan di Banyuwangi memerlukan respons yang cepat serta koordinasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"Ketika bicara soal teritorial, wilayah ini adalah Banyuwangi, sehingga kami tahu persis kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat kami," ujar Patemo.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, penunjukan pejabat lokal akan memberikan sejumlah keuntungan, terutama dalam membangun komunikasi antara Cabang Dinas Pendidikan dengan pemerintah daerah, DPRD, sekolah, serta masyarakat.

Menurutnya, seorang Kacabdin yang berasal dari Banyuwangi akan lebih mudah memahami karakteristik wilayah, budaya masyarakat, hingga persoalan pendidikan yang berkembang di masing-masing kecamatan. Kondisi tersebut dinilai penting agar setiap permasalahan dapat segera direspons tanpa harus melalui proses adaptasi yang panjang.

"Keberadaan Kacabdin Pendidikan yang berasal dari Banyuwangi akan membawa sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah mempercepat komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah," katanya.

Patemo menambahkan, Banyuwangi memiliki banyak aparatur sipil negara maupun tenaga pendidik yang dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman untuk mengemban jabatan tersebut. Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia lokal untuk memimpin Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi.

Ia meyakini pemimpin yang memahami kondisi daerah akan lebih cepat mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan, mulai dari pemerataan kualitas layanan, kebutuhan sarana prasarana, hingga pengembangan mutu pendidikan di SMA dan SMK.

"Yang pasti dia lebih merespons dan mengetahui peta wilayah serta kondisi psikologis masyarakat di setiap kawasan tempat SMA dan SMK berada di Banyuwangi," ujar Patemo.

Komisi IV DPRD Banyuwangi berharap proses pengisian jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi dapat segera dilakukan sehingga koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, satuan pendidikan, dan masyarakat semakin efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Banyuwangi.