Banyuwangi, – Komisariat Justicia Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi menyatakan penolakan terhadap rencana pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Banyuwangi yang tidak berada dalam garis kepemimpinan Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi. Pelantikan tersebut dinilai tidak sah dan bertentangan dengan keputusan organisasi yang telah memiliki legitimasi hukum.

Ketua Komisariat Justicia, Miftahul Arifin, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi internal dan menyatakan kesiapan untuk melakukan aksi langsung sebagai bentuk perlawanan terhadap pelantikan tersebut.

“Bagi kami, GMNI tidak boleh dikelola berdasarkan ambisi pribadi. Ada mekanisme organisasi dan keputusan hukum yang harus dihormati,” ujar Miftahul saat ditemui seusai konsolidasi, Jumat (5/7/2025).

Menurut Miftahul, pelantikan yang dimaksud tidak mengacu pada Surat Keputusan resmi DPP GMNI yang ditandatangani Ketua Umum Imanuel Cahyadi dan Sekretaris Jenderal sujahri somar, serta bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah menetapkan kepengurusan sah.

Lebih lanjut, ia menilai munculnya DPC tandingan tanpa dasar konstitusional merupakan bentuk kemunduran dalam berorganisasi. “Ini bukan sekadar soal siapa yang dilantik, tetapi soal ketaatan terhadap aturan dan etika organisasi,” ucapnya.

Komisariat Justicia juga mendorong komisariat lain untuk bersikap tegas dan tetap berada dalam barisan perjuangan yang sah. “Kami menyerukan konsolidasi menyeluruh. GMNI harus dibersihkan dari praktik-praktik manipulatif yang justru mencederai cita-cita pendirinya,” tambah Miftachul.